Blog PERTAMAKU

Bila hanya urusan pendataan, tentu bukan masalah. Tetapi lebih jauh, peraturan ini berpotensi menciptakan diskriminasi dan perampasan hak. Sebab, mereka dpaksa untuk pulang ke alamat sesuai yang tertera di paspor dan diharuskan naik angkotan yang dsediakan oleh Asosiasi pengerah TKI (APJATI) dengan persetujuan GPKTKI.(klo alamat mereka yang baru beda dengan paspor gimana donk?)
"Walau turun di Terminal II, tetap dipaksa berjalan jauh menuju GPKTKI di Terminal III. Paspor diminta dan diharuskan pulang menuju alamat yang tercantum dalam paspor,"ujar ketua IMWU Sringatin. keluarga yang sudah menunggu lama untuk menjemput pun tak diperkenankan menemui. Tak ayal, keadaan ini dimanfaatan oknum bandara untuk menarik sedikitnya Rp 50.000 dari keluarga TKI untuk sekedar bisa bertemu sebentar. Namun mereka tetap harus pulang menggunakan angkutan yang dsediakan APJATI dengan ongks minimal Rp 140.000.
"Bahkan, ada salah seorang BMI Hongkong yang harus menunggu sampai tiga hari, karena cuma ia satu orang dari daerah asal. Ia dharuskan menunggu rombongan lain untuk pulang bersama-sama dengan angkutan ApJATI. Ini sudah memotong jatah libur yang hanya beberapa minggu,"lanjut Sringatin.(kebangetan banget)
Dari kantor Badan Nasional Penempatan dan perlindungan TKI (BNP2TKI) Jakarta diperoleh keterangan, pendataan kepulangan TKI memang dtangani oleh BNP2TKI.
"Tetapi BNP2TKI hanya sebatas pelaksana. Peraturan ini yang menetapkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejak 2004,"kata sumber di sana.
Mantan ketua KOTKIHO (Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong) Sumiati mengungkapkan jawaban yang sama Jumhur Hidayat. Intinya, aturan seperti itu Menakertrans yang membuat. Dimaksudkan untuk mengantipasi adanya pemerasan oleh para calo, terutama terhadap TKI yang berasal dari jauh seperti Nusa Tenggara.
"Maksudnya melimpahkan tanggung jawab kepulangan TKI kepada APJATI, sesuai mekanisme UU No. 39/2004," kata Mia. Tapi bila dalam penerapanya sampai tidak memberi pilihan lain dan menarik ongkos yang sebenarnya lebih mahal dari angkutan umum, tentu ada yang keliru. Bisa aturan itu sendiri yang tidak efektif, atau memang ada oknum yang memelintir aturan Menakertrans untuk mengisi kantong pribadi dengan mengorbankan hak TKI yang tentunya memiliki hak memilih layanan transportasi terbaik, sebagai konsumen PT Angkasa pura, pengelola Bandara Soekarno Hatta.

Ku sebagai TKW juga merasa prihatin melihat masalah dengn peraturan2 yang sebenarnya membuat TKI tidak tenang,kepada Bpak Menteri yang terhormat tolong klo buat peraturan yang fear dari segala pihak ya!!!!!!!!!(ini cuma uneg-unegku mudah2han bpk menteri baca blogku he he he...)